- Kementerian Luar Negeri RI / Direktorat Diplomasi Publik
VIVAlog - Di tengah terpaan demonstrasi akibat tersebarnya film kontroversial "Innocence of Muslims" saat ini, Indonesia tampaknya dapat berbangga karena memiliki sineas-sineas film muda berbakat. Mereka terus menghasilkan karya film yang menyejukan dan mengedepankan aspek edukasi bagi para penontonnya.
Hal ini tersirat jelas dalam diskusi informal “Film sebagai Bagian dari Diplomasi” yang diselenggarakan para diplomat muda bersama Lola Amaria di Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon pada hari Jumat (28/9/2012).
Hadir sebagai pembicara, Lola Amaria menyampaikan bahwa Indonesia memiliki modal kuat berupa beragamnya aspek kebudayaan dan tradisi yang dapat disalurkan melalui media film. Hal ini tentunya penting karena film dapat menjadi jembatan dalam mendorong upaya diplomasi terutama diplomasi kebudayaan guna lebih memperkenalkan Indonesia kepada dunia internasional.
Dalam era globalisasi ini diplomasi bukanlah hanya menjadi pekerjaan para diplomat semata melainkan milik seluruh lapisan masyarakat. Diplomasi sendiri merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk merangkul masyarakat dari berbagai negara dalam suatu landasan harmonis antara satu sama lain, dimana film dapat menjadi landasan persahabatan yang efektif guna memperkuat hubungan tersebut.
Pemberdayaan Masyarakat
Diselingi dengan pemutaran film berjudul “Minggu Pagi di Victoria Park”, Lola menyampaikan bahwa film tersebut dibuat untuk menunjukkan perspektif yang berbeda dari pandangan umum masyarakat mengenai TKI yang seringkali diasosiasikan sebagai pihak yang ditindas, disiksa dan dipandang sebelah mata.
Tema dari film tersebut sendiri sangat segar jika dibandingkan dengan film-film lain yang diproduksi oleh sineas Indonesia saat ini. Film yang sarat makna dan pesan dimaksud mengisahkan cerminan realitas kehidupan masyarakat, khususnya Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja di Hongkong yang berjuang untuk meningkatkan taraf hidupnya dan juga berkontribusi bagi negara melalui devisa.
Disampaikan bahwa proses pembuatan film yang memakan waktu lebih dari dua tahun ini telah mengidentifikasi banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para TKI baik ketika di dalam negeri ataupun di luar negeri. Permasalahan seperti pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, permasalahan keluarga di daerah, dan juga fenomena sosial lainnya yang tentunya membutuhkan penanganan lebih lanjut dari pemerintah.
Sinergi Pemerintah dan Sineas Film
Lola, yang sekarang juga aktif dalam menangani isu pekerja migran, berharap agar pejabat pemerintah dapat menanggalkan atribut birokrasi dan aktif membaur untuk mengetahui permasalahan TKI. Pemerintah perlu ubah kebijakan yang ada saat ini menjadi kebijakan yang membela TKI.
Dari pengalaman pribadi pembuatan film dimaksud, Lola yang juga berperan dalam film “Ca Bau Kan” dan juga sutradara film “Betina” dan “Sanubari Jakarta” ini mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan para sineas amat dibutuhkan, mengingat kemudahan untuk memperoleh data ataupun mendapatkan pendampingan dalam bentuk lainnya dapat mendukung terciptanya karya film yang baik dan dapat menjadi alat diplomasi Indonesia secara maksimal.
Guna mendukung hal tersebut, salah satu upaya yang dapat terus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri antara lain melalui pameran ataupun festival film Indonesia di berbagai Perwakilan RI. Disampaikan oleh Azis Nurwahyudi, diplomat yang juga penggagas kelompok diskusi informal ini, bahwa melalui upaya ini diharapkan agar Indonesia dapat lebih dikenal oleh masyarakat di negara-negara sahabat.
Penyelenggaraan festival film juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang promosi bagi dunia perfilman Indonesia di luar negeri. Diskusi Film kali ini merupakan yang ketiga kalinya, sebelumnya Riri Riza dan Andrea Hirata telah diundang untuk menjadi pembicara di forum yang sama.
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
